Title: Latar Belakang Masalah
Author: Smart Tech
Last saved by: IPS TERPADU
Company: Yogyakarta

THE TEACHERS’ PERCEPTION TOWARD THE TEACHER’S CERTIFICATION PROGRAM

By 
Suhadi Purwantara

Abstract

The article entitled The Teachers’ Perception toward the Teacher’s Certification Program is the result of the research. This research aims at exploring the perceptions and views of the teachers toward the teacher certification program which has been implementing, in terms of its concept, requirement, and implementation.

The population in this research are Elementary, Junior High, Senior High, and Vocational School teachers in Central Java and DIY who join the teacher certification program. The sample was taken randomly (random sampling). The collected data were classified into two categories, namely primary and secondary data. The primary data was collected by distributing questioners to the teachers and asking them to give responses to the program. Meanwhile the secondary data was gathered through documents study. In addition, the secondary data was collected by conducting a study about the references and institutions related to the implementation of the teacher certification namely P3AI, National Education Office of DIY, and National Education Office of Central Java.

The research findings show that the teachers have similar perceptions and views toward the goals, and principals, and benefits of the teacher’s certification program. They agree with the formulation and statements dealing with the program, for example teacher certification program determines the teacher’s feasibility in doing the tasks as a teaching agent. Moreover the teachers give positive responses toward the benefits of the program. Another view agreed by the teachers is that teacher’s certification program could improve the process and outputs of the education, realize the national educational goals, and uphold the teachers’ dignity, identity, and welfare

Keywords : cetification, perception, teachers

Pendahuluan
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru dinyatakan sebagai pendidik profesional. Untuk itulah maka dilaksanakan berbagai upaya yang mengarah ke sana, salah satunya adalah dilaksanakannya proses sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan upaya menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajar, meningkatkan profesionalitas guru, dan mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan guru yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.  
Mulai tahun 2007 telah dilaksanakan proses sertifikasi guru jalur portofolio di berbagai rayon dengan format yang relatif sama. Rayon 11 yang dikoordinasikan oleh UNY dan bermitra dengan tiga perguruan tinggi lain yakni UAD, USD, dan UST juga telah melaksanakan proses sertifikasi bagi guru-guru di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian barat meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Pubalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Cilacap, dan Kab. Purworejo. Dari peserta sebanyak 12.477 yang mengikuti proses sertifikasi dinyatakan lulus sebanyak 7727 peserta atau 61,92% dan sebagian lainnya yang gagal portofolio diikutkan dalam jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sebanyak 4726 atau 37,87%, selebihnya 24 orang dinyatakan gugur.   
Berdasarkan informasi dari guru-guru yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) sebagai konsekuensi tidak lulus penilaian protofolio dan para guru di wilayah Yogyakarta yang belum berkesempatan mengikuti proses sertifikasi, mereka berpendapat bahwa proses sertifikasi yang dilaksanakan pada tahun 2007 masih kurang mendukung sisi keadilan. Beberapa alasan yang mereka sampaikan antara lain berkaitan dengan persyaratan mengikuti sertifikasi dan proses tindak lanjut sertifikasi. Mereka berpendapat bahwa persyaratan yang dibuat untuk mengikuti sertifikasi masih harus dibenahi, misalnya masa kerja (lama mengabdi) untuk guru pada sekolah besar dan kecil, demikian juga antara sekolah swasta dan negeri,  ternyata tidak sama kriterianya. Guru pada sekolah kecil atau pada sekolah swasta yang mengabdi kurang 5 tahun telah dapat diikutkan program sertifikasi, sedangkan guru pada sekolah besar dan guru negeri memerlukan waktu 20 tahun masa kerja. Alasan lainnya, guru yang tidak lolos portofolio dengan skor tinggi disamakan dengan guru yang tidak lolos sertifikasi dengan skor rendah untuk mengikuti PLPG. Ada sebagian guru berpendapat beruntung memperoleh pelatihan, walau ada juga yang merasa keberatan mengikuti PLPG. 
Sertifikasi guru merupakan kebijakan baru yang mulai digulirkan dan dilaksanakan tahun 2007. Keberadaan kebijakan ”baru” ini tentunya menarik untuk dicermati guna mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat diperoleh rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Masukan yang konstruktif dapat diberikan sebagai bentuk kontribusi LPTK terhadap dunia pendidikan.
Berangkat dari pengalaman sertifikasi tahun 2007 sebagaimana dikemukakan di atas maka perlu diteliti terkait proses, kelebihan, kekurangan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi sehingga dapat dilakukan analisis guna mendapatkan solusi dan masukan untuk perbaikan dan keberlanjutannya.   
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, dalam penelitian ini kajian dibatasi pada pandangan guru yang beragam tentang sertifikasi, yang meliputi  bagaimana pandangan guru tentang konsep sertifikasi, bagaimana persyaratan mengikuti sertifikasi, dan bagaimana pelaksanaan sertifikasi.  Untuk itu       dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pendapat guru tentang model sertifikasi yang sudah dilaksanakan, dalam hal konsep sertifikasi, persyaratan mengikuti sertifikasi, dan pelaksanaan sertifikasi. 
Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educational Services (NCES). Lembaga tersebut mengartikan sertifikasi sebagai berikut: “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”. Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan ini  berwenang menilai dan menentukan apakah pemegang ijazah calon pendidik layak atau tidak untuk diberikan lisensi sebagai pendidik. Sertifikasi (certification) adalah keterangan kecakapan (Calyst@ Dictionary). 
Persyaratan kualifikasi akademik minimun dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah diberlakukan Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. China telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia, akhir-akhir ini telah mensyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru.
Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 
Di Indonesia, sertifikasi guru mulai dilaksanakan tahun 2007, setelah melalui masa persiapan yang cukup lama baik penyiapan landasan yang bersifat legal formal (berupa peraturan perundangan) maupun persiapan teknis pelaksanaan di lapngan. Sertifikasi guru yang dilaksnakan pemerintah Indonesia bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Dirjen Dikti, 2008: 1).
Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; pasal 2 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Diterbitkannya berbagai produk hukum dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya kesungguhan dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. 
Sesuai dengan arah kebijakan di atas, pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Di Indonesia, menurut UU RI omor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini guru merupakan profesionalitas yang berkompeten.
Kompetensi (competency) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.
1)	Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.  
Pada mulanya sertifikasi guru dilaksanakan hanya melalui jalur portofolio. Mulai tahun 2008 terdapat dua jalur sertifikasi bagi guru, yakni sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio dan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. 

 Cara penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.  Dalam  penelitian ini populasi mencakup seluruh guru SD, SMP, SMA, dan SMK di Jateng dan DIY yang telah mengikuti sertifikasi, sedangkan  sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti   di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah, meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang,  Kabupaten Magelang, serta lima kabupaten/kota di DIY.  Selanjutnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling). Masing-masing kabupaten diambil empat orang responden yang terdiri atas masing-masing dua orang guru SMP/MTs, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti sertifikasi sehingga jumlah seluruh responden berjumlah 15 x 4 = 60 responden.
Penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang,  Kabupaten Magelang, serta seluruh kabupaten/kota di DIY yang meliputi: Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan tahun 2008. 
Data penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk memperoleh data yang diinginkan, digunakan instrumen berupa angket dan pedoman pengumpulan dokumen yang berisi butir-butir pernyataan atau pertanyaan untuk diberi tanggapan responden.  Data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh dari  para guru dengan cara menyebarkan angket untuk diberikan respon.  Data sekunder diperoleh dari kajian dokumen.  Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan instansi terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi yaitu  P3AI, Kantor Diknas  DIY,  dan Kantor Diknas Jateng.
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian yang  berupa pendapat atau pandangan guru di DIY dan Jawa Tengah yang berkaitan dengan tujuan sertifikasi guru, prinsip-prinsip sertifikasi guru, maupun manfaat sertifikasi guru menunjukkan pandangan yang hampir sama, yaitu menyetujui rumusan-rumusan atau pernyataan-pernyataan terkait sertifikasi misalnya sertifikasi guru menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Demikian pula pendapat mengenai manfaat sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru, semua responden juga berpendapat sangat setuju dan setuju.
Pendapat lainnya yang disetujui para guru adalah sertifikasi guru dapat meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, mengangkat harkat, martabat guru, dan kesejahteraan guru. Dalam hal prinsip sertifikasi,  responden berpandangan bahwa  sertifikasi guru berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, sertifikasi guru dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Berkaitan dengan manfaat sertifikasi guru, sebagian besar responden berpendapat bahwa serifikasi guru dapat  melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab misalnya proses pembelajaran dilakukan oleh guru yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional, menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu serta jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertanyaan terkait dengan persyaratan peserta sertifikasi guru, responden memberikan jawaban beragam baik melalui jalur penilaian portofolio maupun jalur pendidikan. 
Kualifikasi Akademik
Berkaitan dengan persyaratan kualifikasi akademik, sebanyak 27% setuju dengan persyaratan guru peserta sertifikasi harus memiliki ijazah S1 atau D.IV sedangkan 73% sisanya menyatakan agar persyaratan akademik tersebut dipertimbangkan kembali. Responden yang menghendaki dipertimbangkan kembali  berpendapat bahwa di lapangan masih banyak guru-guru yang telah mengabdi lebih dari tiga puluh tahun tetapi belum berijazah sarjana. Hal tersebut seolah tidak dilihat dan diakui pengabdiannya selama ini dan lebih memilih guru baru yang baru lulus dan belum lama mengabdi menjadi guru. Responden yang menjawab setuju untuk mempertimbangkan kembali juga menyatakan agar pada kurun waktu lima tahun pertama diberlakukan sebagai masa transisi pelaksanaan sertifikasi, sehingga kualifikasi akademik tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Setelah masa itu baru diterapkan seiring sosialisasi yang dilakukan. Data terkait dengan pendapat tentang kualifikasi akademik disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Perolehan Skor Kualifikasi Akademik

Kriteria jawaban | SMP | SMA | Jumlah | Persen
Sangat setuju | - | - | | 0
Setuju | 12 | 22 | 44 | 73,33
Tidak setuju | 6 | 10 | 16 | 26,67
Sangat tidak setuju | - | - | |
Jumlah | 18 | 32 | 60 | 100

1.	Asal Tempat Mengajar
Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan persyaratan asal tempat mengajar di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional semua responden menyatakan setuju (44%) dan sangat setuju (56%). 
Tabel 2. Distribusi Perolehan Skor Asal Tempat Mengajar

Kriteria jawaban | SMP | SMA | Jumlah | Persen
Sangat setuju | 16 | 18 | 35 | 56
Setuju | 10 | 16 | 26 | 44
Tidak setuju | | | |
Sangat tidak setuju | - | - | |
Jumlah | 16 | 34 | 60 | 100

Status Guru 
Persyaratan status guru meliputi PNS atau Non-PNS, masa kerja, dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru (95%) menyetujui persyaratan untuk mengikuti sertifikasi yang mencakup: 1) guru PNS para guru setuju (95%) guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai syarat mengikuti sertifikasi guru. 
Persyaratan mengikuti sertifikasi, yaitu lama bekerja sebanyak 76% responden menyatakan setuju dan sangat setuju memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan sisanya (24%) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju masa kerja minimal 5 tahun. Responden yang menjawab setuju dan sangat setuju menyatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan pengalaman mengajar antara guru negeri dan swasta. Sedangkan semua guru setuju dan sangat setuju NUPTK sebagai syarat mengikuti sertifikasi guru.

Penetapan Peserta
Semua respoden menyatakan setuju dan sangat setuju apabila penetapan peserta untuk guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan penetapan peserta untuk SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi serta penetapan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Sedangkan syarat bahwa guru yang diikutkan untuk diranking adalah guru yang telah memiliki ijazah S1/D4 dan NUPTK sebagian besar yaitu 64% responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa ijazah S1/D4 tidak menjadi jaminan mereka mampu menjadi guru yang profesional, mereka berharap agar mempertimbangkan guru-guru yang telah mengabdi lama (lebih dari puluhan tahun) setidaknya diikutkan dalam sertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya mengajar. Sementara itu penetapan peserta berdasarkan prestasi guru pada tingkat provinsi maupun nasional sebagian besar responden setuju dan sangat setuju. Begitu pula sebagian besar responden (83%) setuju guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2006 dan 2007 tidak diikutkan dalam sertifikasi tahun 2008. Responden setuju dan sangat setuju apabila kuota penetapan peserta sertifikasi guru tidak diberikan kepada sekolah. Persyaratan tentang pengumuman hasil penetapan diumumkan secara terbuka, penentuan jumlah yang diatur Ditjen PMPTK berdasarkan urutan ranking bukan hasil seleksi/tes disetujui semua oleh responden.
Sementara itu penetapan peserta untuk jalur pendidikan yang mensyaratkan prestasi, kesediaan mengikuti pendidikan selama dua semester, dan adanya seleksi administrasi oleh dinas pendidikan dan seleksi akademik oleh direktorat ketenagaan semuanya disetujui oleh responden.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru 
Berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru melalui dua jalur yaitu jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan, keterlibatan  sejumlah instansi agar penjaminan berlangsung, dan perlunya pedoman sertifikasi, semuanya disetujui responden sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Sedangkan kaitannya dengan penyelenggara, semua responden sependapat dengan keterlibatan LPTK, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP, tetapi ada sebagian responden (49%) yang menyatakan tidak setuju apabila melibatkan dinas pendidikan provinsi. Mereka berpendapat bahwa dinas provinsi kurang begitu nampak peranannya dalam kaitan sertifikasi. 

Prosedur Sertifikasi Jalur Portofolio
Sebagian besar responden (82%) menyatakan setuju dan sangat setuju dengan diberlakukan model portofolio yang saat ini sudah digunakan. Begitu pula mereka setuju dan sangat setuju dengan prosedur sertifikasi yang dimulai dari tahapan penyusunan sampai penilaian beserta tindak lanjutnya. Sebagian besar responden (76%) setuju apabila dokumen protofolio yang disusunnya diserahkkan kepada dinas pendidikan untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai. 
Tabel 3. Distribusi jawaban peserta sertifikasi menyusun portofolio mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio
Kriteria jawaban | SMP | SMA | Jumlah | Persen
Sangat setuju | 8 | 13 | 21 | 35
Setuju | 11 | 17 | 28 | 47
Tidak setuju | 3 | 6 | 9 | 15
Sangat tidak setuju | 1 | 1 | 2 | 3
Jumlah | 23 | 37 | 60 | 100

Berkenaan dengan pencapaian kelulusan penilaian portofolio, sebagian besar guru (64%) menyatakan tidak setuju apabila peserta yang mencapai angka minimal kelulusan langsung mendapatkan sertifikat. Setelah dikonfirmasi mereka beranggapan bahwa portofolio masih dianggap belum mencerminkan kondisi peserta sertifikasi sesungguhnya. Mereka berpendapat bahwa komponen portofolio masih dimungkinkan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu harus dilakukan konfirmasi atau klarifikasi lapangan. Setidaknya ada sistem yang dapat melihat bagaimana kinerja guru peserta sertifikasi di sekolah dan masyarakat. Di samping itu, saat ini berdasarkan pengamatan responden belum ada tindak lanjut dari proses sertifikasi setelah peserta dinyatakan lulus kecuali berupa penambahan gaji yang diterimanya. Belum ada monitoring yang dilakukan terhadap mereka yang lulus. Menurut responden yang tidak setuju, masih banyak temannya yang telah lulus sertifikasi tetapi tidak menunjukkan adanya perubahan dalam pembelajaran maupun aktivitasnya di sekolah dan masyarakat. Dia memberi salah satu contoh temannya, sebelum dan sesudah sertifikasi (portofolio) tetap saja mengajar berpatokan pada buku sumber yang dimilikinya bukan pada RPP yang ada. 
Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Tentang  pencapaian kelulusan penilaian portofolio  
Kriteria jawaban | SMP | SMA | Jumlah | Persen
Sangat setuju | 6 | 12 | 18 | 30
Setuju | 0 | 4 | 4 | 6
Tidak setuju | 8 | 11 | 20 | 33
Sangat tidak setuju | 13 | 6 | 19 | 31
Jumlah | 27 | 33 | 60 | 100

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para peserta hampir semuanya setuju dan sangat setuju dengan tindak lanjut penilaian portofolio bagi yang belum lulus dengan kategori Melengkapi Administrasi (MA) dan melengkapi substansi (MS), dan mengikuti PLPG.

Prosedur Sertifikasi Jalur Pendidikan
Berkenaan dengan syarat berupa pedoman sertifikasi jalur pendidikan, sebagian besar peserta (64%) tidak  memberikan jawaban. Setelah dikonfrimasi, responden yang tidak mengisi jawaban berpendapat bahwa mereka belum pernah mendengar sertifikasi jalur pendidikan sehingga tidak mengetahui gambarannya. Sebagian kecil responden (36%) telah mengisinya dengan jawaban yang relatif sama. Dari 22 responden hanya 9 orang (40,9%) yang menjawab tidak setuju dengan prosedur sertifikasi jalur pendidikan yang sesuai pedoman. Sebagian lainnya menyetujui (setuju dan sangat setuju) dengan pedoman sertifikasi jalur pendidikan.

             Deskripsi Data dari Pertanyaan Terbuka
Pada penelitian ini disampaikan juga pertanyaan terbuka bagi guru/responden untuk menyampaikan gagasan mengenai model sertifikasi yang ideal. Jawaban yang dikemukan beragam, tetapi dapat diklasifikasikan menjadi tiga tema, yaitu: 1) peninjauan perbaikan sistem terhadap model sertifikasi jalur portofolio, 2) gagasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi guru, 3) syarat pendidikan yang lebih fleksibel. Deskripsi masing-masing tema dijabarkan di bawah ini. Tidak semua responden menyampaikan gagasan yang merupakan respon dari pertanyaan terbuka. Dari 60 responden yang mengisi angket, sebanyak 26 responden  menyampaikan gagasannya sedangkan yang lain tidak mengisinya.

Sertifikasi jalur portofolio
Pada kelompok tema ini sebagian besar peserta (16 orang) menyampaikan pendapatnya. Secara umum mereka meminta adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan sertifikasi melalui jalur portofolio. Semua responden sependapat bahwa komponen portofolio sudah memenuhi kriteria yang menunjukkan seorang guru profesional, tetapi sistemnya yang dirasakan belum menunjang. Misalnya diperlukan klarifikasi atau konfirmasi terhadap dokumen yang dibuat peserta. Selama ini klarifikasi belum dilakukan tetapi hanya sebatas memeriksa bukti-bukti dokumen yang dapat dibuat dengan mudah oleh peserta sertifikasi. Sebagian responden yang telah mengikuti sertifikasi melalui jalur ini menyatakan dokumen yang dibuatnya dapat saja tidak sesuai dengan kenyataan yang dilakukan. Di samping itu menurut responden yang sudah lulus tahun 2007 dan sudah mendapatkan tunjangan profesi, menyatakan hingga saat ini belum ada pihak yang memonitor terhadap kinerja mereka sebagai pemegang sertifikat guru profesional. Pertanggungjawaabannya pada akhirnya hanya dikembalikan kepada individu masing-masing. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa peninjauan atau perbaikan sistem dapat dilakukan mencakup beberapa hal antara lain: 1) adanya klarifikasi terhadap dokumen yang dibuat calon peserta sertifikasi, 2) perlu adanya monitoring tindak lanjut kepada mereka yang telah dinyatakan lulus. 

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Sebagian besar responden yang mengisi kolom gagasan menyatakan bahwa jalur portofolio hanya sebatas laporan administrasi saja sedangkan uji kelayakannnya sebagai seorang guru profesional perlu ditunjukkan oleh kemampuan nyata. Wadah yang dapat menggambarkan kemampuannya itu melalui jalur ujian atau melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru. Mereka berpendapat bahwa PLPG atau apapun namanya perlu diberikan kepada semua calon guru profesional. Pelatihan ini dapat digunakan sebagai matrikulasi atau persamaan persepsi terkini mengenai kelimuan maupun kemampuan teknis pembelajaran seorang guru. 
Responden yang pernah mengikuti PLPG menyatakan bahwa, guru yang lulus sertifikasi melalui jalur portofolio belum tentu lebih baik dari mereka yang telah mengikuti PLPG.  Mereka merasakan bahwa PLPG sangat membantu dalam kaitan pembelajaran di sekolah, baik dari segi keilmuan (materi ajar) maupun teknik pembelajarannya). Oleh karena itu mereka mengusulkan agar diadakan pelatihan serupa bagi seluruh peserta sertifikasi. Mengenai keterbatasan pembiayaan diusulkan agar pelatihan tidak harus terpusat di LPTK penyelenggara tetapi dapat dilaksanakan di daerah. Selain itu diusulkan juga agar pembiayaan dapat ditanggung bersama. Misalnya fasilitas dan akomodasi disediakan daerah melalui anggaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran maupun dari APBD daerah sedangkan  instruktur disediakan rayon penyelenggara.

Syarat Pendidikan
Hampir semua responden yang mengisi kolom gagasan (86%) berpandangan bahwa sebaiknya syarat pendidikan mengikuti sertifikasi lebih bijak lagi. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang sudah mengabdi lebih dari puluhan tahun dan menghasilkan lulusan yang berkualitas tetapi belum mendapat  kesempatan mengikuti sertifikasi karena mereka belum memiliki ijazah S1 atau D4. Ada beberapa alternatif yang disampaikan responden antara lain: 1) lima tahun pertama syarat pendidikan diabaikan dengan mendahulukan lama mengabdi, 2) mengadakan pendidikan yang dapat menyetarakan mereka dengan guru lain yang mengikuti sertifikasi, 3) mengadakan uji sertifikasi atau ”proses penghargaan” yang serupa bagi mereka yang telah mengabdi lama tetapi belum memiliki gelar sarjana.
Alternatif pertama yang diajukan oleh responden setelah dikonfirmasi, mereka menyatakan bahwa sertifikasi saat ini merupakan ”transisi” dari kondisi sebelumnya menjadi era profesional. Masa transisi tidak dapat disamakan dengan masa yang sudah mapan. Salah satu responden memberi contoh, orang yang berhak menyuntik pasien waktu dulu tidak harus dokter. Seorang mantri lulusan keperawatan atau kebidanan diberi kewenangan melakukannya. Mereka adalah lulusan diploma dan SPK. ”Apakah mereka tidak profesional?” itulah ibarat kondisi sertifikasi guru saat ini.  ”Berikanlah penghargaan bagi guru yang telah mengabdi puluhan tahun”, tulisnya. Menurut salah satu responden, meskipun menurut undang-undang harus lulusan sarjana, tetapi pemerintah harus berkaca dulu pada kondisi senyatanya di lapangan. Kita harus menghormati para guru tersebut yang telah mengantarkan bangsa dan negara hingga pada kondisi saat ini. 
Alternatif kedua, diberikan oleh responden lain. Alasan yang diberikan sama dengan alternatif pertama sebagai penghargaan dan penyetaraan guru profesional. Mereka beranggapan bahwa pendidikan dan pelatihan yang setara PLPG atau dalam bentuk lain dapat menjadi pilihan. Para guru yang belum sarjana belum tentu bukan tidak ingin kuliah lagi, masa pensiun yang sudah dekat, lokasi perguruan tingggi yang jauh dari tempat tugasnya yang terisolir, permasalahan biaya, dan lain-lain dapat menjadi pertimbangannya. Ada seorang responden yang menyampaikan bahwa di salah satu sekolah di daerahnya tidak dapat memenuhi kuota yang diberikan ke sekolah tersebut karena hanya tiga orang guru saja yang sudah sarjana. Dua orang baru dua tahun mengajar dan satu orang baru empat tahun, sisanya (18 orang guru) tidak memenuhi syarat tersebut. Sekolah tersebut letaknya agak terisolir sehingga biaya hidup lebih mahal dengan kurangnya akses masuk ke daerah tersebut. Responden lain yang memberikan alternatif ini berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan di daerahnya dengan mendatangkan instruktur dari LPTK terakreditasi atau yang ditunjuk. Anggaran pelatihan dapat melalui ’patungan’ seperti pada alternatif pertama.  Mereka mengatakan, alternatif ini bisa menjadi solusi yang lebih adil bagi peningkatan kesejahteraan guru. 
Alternatif ketiga sebagai solusi dari syarat pendidikan yang belum sarjana adalah melaksanakan uji sertifikasi yang setara dengan sertifikasi guru yang ada. Uji sertifikasi ini tentunya didesain tidak mensyaratkan pendidikan sarjana, tetapi dapat diturunkan menjadi diploma atau sekolah menengah keguruan. Adapun jalur sertifikasi dapat melalui kedua jalur yang ada saat ini yaitu portofolio maupun jalur pendidikan, sedangkan persyaratan lain di luar syarat pendidikan sarjana dapat diterapkan. 
Para responden sependapat bahwa ketiga tema besar di atas setidaknya sudah dapat dipikirkan dan dirintis sejak saat ini sehingga kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat dilaksanakan dan dirasakan lebih adil. 
  
Simpulan  dan Saran
Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pandangan guru terhadap konsep sertifikasi memiliki kesamaan dengan konsep sertifikasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini sehingga konsep sertifikasi tersebut masih layak digunakan dengan memperhatikan masukan dan pendapat responden.
Mengenai persyaratan mengikuti sertifikasi sebagian besar memiliki kesamaan dengan syarat sertifikasi saat ini, tetapi ada yang perlu menjadi catatan dan pertimbangan yaitu berkaitan dengan syarat kuaifikasi pendidikan.
Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan saat ini sebagian besar masih dianggap baik oleh responden. Tetapi ada catatan bahwa sebagian besar responden tidak sependapat apabila peserta yang lulus sertifikasi portofolio langsung menerima sertifikat guru profesional. 

Saran
Penelitian ini memberi saran agar dilaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai peningkatan materi ilmu kekinian dan peningkatan kemampuan mengajar, baik yang memenuhi skore 850 maupun belum hanya lama pelatihan dibedakan, peninjauan perbaikan sistem terhadap model sertifikasi jalur portofolio, syarat pendidikan yang lebih fleksibel, tidak harus S1.

Daftar Pustaka 

Dikti, 2008. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian                   
      Portofolio. (Buku 2)  . Jakarta: Depdiknas

Dikti, 2008. Panduan Penyusunan  Portofolio (Buku 3) . Jakarta: Depdiknas

Dikti, 2008. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian  
                   Portofolio untuk Guru (Buku 4). Jakarta: Depdiknas

Dikti, 2008. Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
                    (PLPG) (Buku 5). Jakarta: Depdiknas

Biodata Suhadi Purwantara , Lektor Kepala 550,  aktif menulis di Jurnal Informasi, Geo media, Jurnal Penelitian IPTEK dan Humaniora dengan beberapa artikel antara lain Mengenal Beberapa Macam Bencana Alam dan Akibatnya,   Peran Ilmu Geografi dalam Pengajaran Ilmu Sosial, Perkembangan Pemikiran Geografi Dalam Kontribusinya Pada Ilmu Wilayah, Manfaat Remotesensing dalam Oseanografi, Aplikasi Ilmu Geografi Dalam Perencanaan Pembangunan, Air Tanah Pantai Parangtritis Rawan Intrusi, Potensi Mataair Cerme untuk Kebutuhan Irigasi, Australia Negara Maju di Pojok Dunia, Perbedaan Pulau Honsu dan Pulau Jawa, dan lain-lain.